Pasal 29 ayat 3 uu kup. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. Pasal 29 ayat 3 uu kup

Pada kelompok tarif yang timbul atas dasar Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a) UU KUP ditetapkan sebesar 1,84%. Dalam Pasal 9 ayat 3 UU KUP ditetapkan bahwa: STP, SKP KB, serta SKP KBT, dan SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. PKP yang melakukan penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) kepada pemungut PPN. A. Materi dan. Pasal 29 UU KUP merupakan pasal yang memberi kwenangan atas pemeriksaan pajak. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). 2. Hak-hak Wajib Pajak juga diatur dalam UU KUP. UU KUP juncto Pasal 3 ayat (1) PMK 9/2013, keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang,. PPh Pasal 29 yang harus dilunasi = PPh yang masih terutang – PPh Pasal 25 yang sudah dilunasi. Rumus Masalah Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana konsep pertanggung-jawaban pidana atau asas mana yang mendasari Pasal 39A UU KUP; (2) siapa sajakah yang dimaksud dalam unsur “setiap orang” dalam Pasal 39A UU KUP; dan (3). 000. Hasil pemeriksaan tersebut berupa surat ketetapan pajak. Kepala Kantor Imigrasi. Dalam Pasal 29 ayat (3) UU KUP telah diatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak yang sedang diperiksa, yaitu: memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak. Selain itu, UU Perpajakan Konsolidasi juga menyajikan keterangan tambahan atau informasi lebih lanjut terkait pasal dan ayat UU 6/2023. UU KUP NO 28 Tahun 2007. UU KUP & UU CIPTA KERJA No. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 1. Dalam Pasal 19 ayat (2) UU KUP disebutkan, jika wajib pajak boleh mengangsur atau menundan pembayaran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, sebesar tariff bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . 03/2018 stdd PMK Nomor 209/PMK. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Angka 12: Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan dengan alasan pada angka 11. Pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP mendefinisikan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang. Pasal 1 angka 36 UU Nomor 28 TAHUN 2007; YANG DAPAT DIAJUKAN GUGATAN Pasal 23 UU KUP No. Peraturan Pemerintah No. Kriteria Pengisian SPT yang Benar, Penandatanganan SPT dan Batas Waktu Penyampaian SPT. 28 Tahun 2007) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. UU KUP No. 29. Sebelumnya UU HPP telah disahkan bersama oleh DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR pada 7 Oktober 2021. e. pdf. Asalkan disetujui menteri keuangan,. KMK ini berlaku pada tanggal ditetapkan yakni 26 November 2020 dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak 2 November 2020. 28 TAHUN 2007) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan. 6 Tahun 1983 Tentang KUP Menjadi UU. Pasal 36 UU KUP Ketentuan Sanksi Administrasi Pajak . Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang KUP sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. Putusan gugatan akan berakibat hukum pada keberatan yang masih dalam proses hukum dengan asumsi putusan gugatan diputus PP lebih dahulu sesuai Pasal 81 ayat (2) UUPP yakni 6 bulan sejak gugatan diterima. Pasal 15 Ayat (4)Masih berkaitan dengan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, dalam sistem perpajakan Indonesia, wajib pajak harus mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Sanksi denda yang didapatkan apabila tidak melaporkan SPT Tahunan terdapat dalam Pasal 7 KUP, dimana setiap wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan denda sebesar Rp100. BAB 1 - KETENTUAN. 9. “Tanpa bermaksud menilai legalitas dari Keputusan Bersama tersebut, maka Keputusan Bersama dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pasal-pasal tertentu UU ITE tidak lagi menimbulkan multitafsir. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 74 Tahun 2011 mengatur lebih lanjut ketentuan pengungkapan ketidakbenaran, yaitu di Bagian Ketiga, Pasal 7 dan Pasal 8 dan diberi judul “Pengungkapan Ketidakbenaran”. 9 ayat (3a), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (5), Pasal 17B ayat (1a), Pasal 27B ayat (8), dan Pasal 44B ayat (3) UU KUP s. kurang dibayar maksimal 24 bulan. JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan alasan diubahnya Pasal 34 ayat (3) UU KUP yang tercantum dalam Bagian II UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). t. METADATA PERATURAN. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Menyatakan frasa "pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa" dalam Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang. (Pasal 3 ayat 5 UU KUP). Sebelumnya dalam UU KUP bagi Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar) per bulan dengan tidak ada. Pasal 14 Ayat (5) PKP gagal produksi. pdf. Mengingat : 1. Semoga memberikan informasi bermanfaat. Kata "benar" yang dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU KUP ini, adalah mencatat sesuai dengan perhitungan yang benar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menambahkan pada ketentuan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang harus melampirkan Surat Setoran Pajak atau sarana lain, keterangan sanksi berupa denda sesuai Pasal 8 ayat (3) UU KUP, yakni 100% dari jumlah pajak kurang dibayar atau lebih kecil dari aturan sebelumnya, yaitu 150% dari pajak kurang dibayar. Pasal 31. Perubahan Pasal 8 (5) UU. 211, TLN NO. PMK 183/PMK. Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir. Serta kewajiban Wajib Pajak sehubungan dengan pemeriksaan (Pasal 29 ayat (3) UU KUP). Kategori pertama, yang. Naskah Pertama UU KUP, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. bagaimana hak dan persyaratan agar pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dijelaskan dalam video ini, selamat. UU KUP merupakan hukum formal perpajakan. JAKARTA, DDTCNews – Skema sanksi administrasi yang ada dalam Pasal 19 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengalami perubahan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,Pasal 13 Ayat 3 UU KUP Sanksi Administrasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (S K P K B) Pasal 13 ayat (3) Undang-undang KUP menyebutkan bahwa jumlah pajak dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: a. 29. Baca. t. proyek saudara: artikel Wikipedia. Berikut tarif dan rumus dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 29: 1. Intinya, pasal 8 ayat (3) UU KUP dipakai untuk menghentikan proses pemeriksaan bukti permulaan dan supaya tidak ditingkatkan di proses penyidikan. Sejalan dengan hal tersebut Pasal 8 ayat (5) UU KUP menegaskan bahwa pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasinya harus dilunasi oleh. 000. Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 28 TAHUN 2007;. Tarif tersebut berlaku untuk Pasal 11 ayat (3) Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4) UU KUP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 113 UU Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, Majelis berpendapat: secara jelas Pasal 13 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf c UU KUP nilai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar; Pasal 1 (UU no 28 th 2007) Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan: 1. BAB II KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Pasal 2. Pada bab XIV, mengatur tentang ketentuan peralihan pengenaan sanksi Pasal 13 ayat (3) UU KUP, Pasal 14 ayat (1) huruf I, sanksi keberatan, banding, dan peninjauan kembali, serta sanksi pengenaan sanksi permohonan penghentian penyidikan Pasal 44B. Dalam ketentuan yang baru, apabila SKPLB terlambat diterbitkan, kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga. jumlah pajak terutang pasal 12 ayat (2) & (3) uu kup jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan wp jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan direktur jenderal pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut surat. Dasar Hukum. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Direktur Jenderal PajakC. UU KUP adalah singkatan Undang Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), yaitu UU nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU nomor 16 tahun 2009. YANG WAJIB DAN TIDAK WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN. 29. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya. 1. 39, LN. (UU KUP) Diatur dalam Bab II Ketentuan Umum. PMK ini merupakan delegasi dari Pasal 32 ayat (3a) UU KUP. d. Pasal 13 UU KUP Sesuai Perubahan UU NO 7 Tahun 2021: Ayat (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ” Hal ini menegaskan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak dianggap benar. a. d. Wajib pajak telah ditegur secara tertulis. PPh pasal 21 adalah Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. 48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar. Berikut perincian ayat yang berubah atau ditambah. Pasal 14 ayat (3) UU KUP : “ Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Tagihan. Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi. Ya, ada! Pasal 39 ayat (1) huruf a dan b UU KUP menyatakan bahwa, “setiap orang yang dengan sengaja: (a) tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, (b) menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada. Seluruh ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang KUP terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU KUP. Pasal-pasal "karet" dalam UU ITE seperti Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2) dan (3), Pasal 29, Pasal 36, Pasal 40 ayat (1) dan (2), serta. Gallantino Farman | Kamis, 14 Oktober 2021 | 11:00 WIB A + A-12 Editor :UU PPN: 1 April 2022: 3: UU KUP: Tanggal diundangkan: 4: PPS atau Tax Amnesty: 1 Januari – 30 Juni 2022: 5: Pajak Karbon: 1 April 2022: 6:. UU ini mengubah UU Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 7 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 8 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007; Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Perpu. 03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat. Putusan Pengadilan Pajak. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. P3B merupakan kanal yang menyuguhkan daftar perjanjian. Ketentuan Pasal 29 UUD 1945 membahas soal agama yang dijabarkan. UU KUP UU Cipta Kerja Keterangan 1. Bunyi Pasal 29 UUD 1945. Pada periode Agustus tarif yang berlaku lebih tinggi, yaitu 1,86%. Dengan perubahan pasal 34 ayat (3) UU KUP, pejabat pajak, termasuk tenaga ahli boleh memberikan informasi wajib pajak selain kepada pengadilan dan badan pemeriksa keuangan (BPK). t. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 37 (1)Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas: a instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan b. UU KUP 2007 Pasal 14 ayat (4) a. d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan. (10) diatur dengan atau berdasarkan PP,” demikian bunyi Pasal 44E ayat (1) UU KUP s. Ilustrasi. ATURAN PELAKSANAAN. JAKARTA, DDTCNews - Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) 50/2022 sebagai salah satu aturan pelaksanaan dari UU KUP s. administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saatnya terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian. Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) 0,57% (nol koma lima tujuh persen) 2. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Di dalam Pasal 1 angka 26 UU KUP, disebutkan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data. Dasar hukum mekanisme pengajuan keberatan sendiri telah diatur dalam Pasal 25 UU KUP dan aturan pelaksananya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. Denda. Pasal 13 ayat (1) UU KUP Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasa l 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun. begawan5060. Pasal 13 Ayat (5) Penerbitan SPT setelah 5 tahun. **) Perubahan Kedua, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Adanya perubahan ini membuat sanksi atas. 17/PMK. d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sistem, Mekanisme dan Prosedur. Pasal 9 ayat (2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri. 1. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing. 3. d. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 50/PUU-VI/2008 menyatakan norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah konstitusionalandi87mei. Tarif sanksi pajak ditetapkan dari tarif bunga sanksi administrasi pajak terbaru. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perkembangan Perubahan Ketentuan UU KUP 1. Member. melalui permohonan Wajib Pajak maupun secara b. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Ayat (4) Cukup jelas. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan. Demikian informasi terkini untuk Undang-Undang No. Adapun terdapat 3 jenis sanksi administrasi pajak, berikut jenis-jenis nya: a. t. See full list on news. Undang-undang (UU) No. Pasal 14 ayat (3) UU KUP : Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat. Ayat (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). SANKSI yang dikenakan terhadap tindak pidana perpajakan berupa kesengajaan dalam Pasal 39 UU KUP ini diatur dalam 2 bentuk, yakni sanksi pidana denda dan sanksi pidana penjara. Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan (Pasal 28 UU KUP) atau kewajiban saat diperiksa (Pasal 29 UU KUP) sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. ; Surat Permohonan disampaikan. Pasal 2 Ayat (1) sampai Ayat 9 UU KUP. 4755, LL SETNEG : 29 HLM. 03/2014, seorang Bukan Konsultan Pajak dilarang menjadi Kuasa wajib. PASAL 13 UU KUP. terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar; b. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b, Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :Pasal 13 Ayat (5) Penerbitan SPT setelah 5 tahun. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta. No. 2. Pasal 1 (UU No. Pada bagian Jenis Pajak, pilih kode 411125-PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi atau Badan. ttd. 000 untuk SPT. Bastanul Siregar , DDTCNews. Pasal 14 Ayat (5) PKP gagal produksi. 4. SPHP juga harus dilampiri dengan daftar. Selanjutnya, pada Pasal 19 ayat (3) UU KUP diubah. 29. Dengan demikian, apabila pemeriksaan telah dilakukan, maka Wajib Pajak. 03/2014. Pasal-pasal tersebut menegaskan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan hadirnya. Berikut penjelasannya. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2). Secara umum, tindak pidana karena kealpaan itu diatur dalam 2 undang-undang. Katanya Lihat defenisi dan penjelasan pasal 14 ayat 3 UU KUP. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (4), kesempatan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT ini terbuka baik bagi wajib pajak yang telah maupun. Pelaksanaan UU Cipta Kerja di Bidang PPh, PPN, PPnBM, dan KUP. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jangka Waktu Pelunasan Surat Ketetapan Pajak bagi WP Usaha Kecil dan WP di Daerah Tertentu. “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [29 Oktober 2021],” demikian bunyi Pasal 19 UU HPP, dikutip pada Kamis (4/11/2021). Angka 4 Pasal 3 Ayat (1) Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: a. 29. Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.