Perjalanan dinas lpdb. Perjalanan Dinas Jabatan Biasa. Perjalanan dinas lpdb

Link bantuan terkait aplikasi : Helpdesk Divisi TSI. (Persero) berdasarkan. Perjalanan dinas dengan sumber dana APBN/APBD menjadi isu dalam pengelolaan keuangan daerah karena dalam banyak. Jaksa Pengacara Negarayang. B. lpdb. peraturan bupati (perbup) no. KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3. A. 2. 164/PMK. 1 Jl. terdiri atas: Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam. LAPORAN PERJALANAN DINAS. 05/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor: 164/PMK/05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Ende, Bawaslu – Adanya perubahan pedoman perjalanan dinas, Bawaslu RI menggelar kegiatan “Sosialisasi dan Diskusi Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas” bersama Bawaslu NTT dan Bawaslu 22 Kabupaten/Kota yang dilakukan secara online melalui aplikasi zoom, pada Rabu (5/8), pukul 10. 23. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. SOP ini menjelaskan tentang proses Penerbitan SPP Perjalanan Dinas dengan mekanisme langsung (LS) sebelum pelaksanaan. 18. Artikel ini Category Knowledgebase . id - PERJALANAN DINAS LPDB KUMKM silakin. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai. melakukan pencarian data, pelaksanaan kegiatan, ABSTRAK: bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab, maka perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap; bahwa Peraturan Bupati Blora Nomor 12 Tahun 2016 tentang. ABSTRAK: a. CO. Printer 3. 4 Maksud perjalanan dinas 5 Alat angkut yang dipergunakan. MAKSUD PERJALANAN DINAS Mengikuti kegiatan peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Aparatur Desa, dan BPD, di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. perjalanan dinas luar daerah. Tanggal, waktu, dan dengan siapa saja pimpinan membuat janji temu/kegiatan pokok perjalanan dinas. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara peluncuran Transformasi Digital LPDB-KUMKM, di Nusa Dua, Bali, Jumat (29/10) MENTERI Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi capaian Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM yang telah menyalurkan pembiayaan kepada koperasi dan UMKM sebesar Rp1,25 triliun pada Oktober 2021. 11. Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. M. CATATAN: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal. See Full PDFDownload PDF. Memenuhi kebutuhan perjalanan dinas yang dibiayai dari internal Institusi,. Pasal 6 (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan sesuai dengan target kinerja Kementerian. Aplikasi yang dirancang memiliki beberapa fitur, yaitu menu pembuatan SPPD. Kemudian, ada juga penggunaan corporate card untuk transaksi operasional semua pegawai LPDB-KUMKM, termasuk penggunaan GeoTagging sebagai Aplikasi Perjalanan Dinas Tanpa Kertas (GeoDinas). 1. (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan secara Lumpsum. pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang dibebankan pada APBD. Indikator Keberhasilan a. Perjalanan dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas wilayah Daerah/negara dan/atau dalam wilayah Daerah, dari tempat kedudukan atau tempat bertolak ke tempat penugasan dan kembali ke tempat kedudukan semula. Marselinus Arma, A. Perjalanan Dinas ke luar negeri. Dikutip dari ppid. . SOP Penyelesaian Administrasi SPJ Perjalanan Dinas. KEPALA BAGIAN. 1. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu mengatur pedoman pelaksanaan perjalanan dinas. Maklum, pada saat itu pemerintah memang sangat membatasi perjalanan dinas PNS sejalan dengan merebaknya COVID-19. Dengan komitmen untuk memudahkan akses ke dana bergulir bagi koperasi, LPDB-KUMKM meluncurkan aplikasi mobile eLPDB. 000 5 Staf / Gol II dan I 100. Tempat tujuan a. Perjalanan dinas diberikan biaya-biaya sebagai berikut: uang harian, biaya transport pegawai, biaya penginapan, uang. c. perjalanan dinas luar daerah. Pengumandahan (Detasering); d. Bupati, untuk perjalanan dinas yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati; 2. Deskripsi: a. 18. 11/2005; Permensekneg No. 25. Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 05 April 2023 2. √ Sesuai penugasan-b. 000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari; dan b. 000. Uang harian perjalanan [email protected] Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan aturan terbaru yang mengatur standar biaya perjalanan dinas ASN, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya. Sedangkan untuk pejabat eselon II ke atas, menerima uang harian tambahan atau uang. Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap Adapun Standar Biaya Masukan terbaru tentang perjalanan dinas untuk dana yang bersumber dari APBN yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada aplikasi Ridi atau Room of Incubation Development Over Internet (RiDi) yang merupakan aplikasi program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM. Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK. Perjalanan Dinas Luar Wilayah Indonesia. Md. Selain itu, Geodinas yang merupakan aplikasi pemantauan perjalanan dinas LPDB-KUMKM secara digital melalui geotagging, dan efisien atau paperless. go. II. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut : a. KUMKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M. 02/2018 tentang. 05/2012 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK. Perjalanan Dinas Jabatan pendidikan dan pelatihan. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi; b. · Memiliki badan usaha dan legalitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Januari 2014. Administrasi Perjalanan Dinas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 7) diubah sebagai berikut: 1. JAKARTA - Peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19 dinilai sangat penting. Tanjungpinang, 30 November 2015 Pembuat laporan, Sri Puji Lestari, AMK Nip. Pendaftaran beasiswa LPDP 2021 dibagi menjadi dua gelombang. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dibebankan pada APBN. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Muhammad Amin Suma, SH. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Perjalanan Dinas luar Daerah; dan c. Deskripsi: a. Kegiatan Perjalanan Dinas Kegiatan perjalanan dinas pada dasarnya bertujuan untuk memastikan kondisi lapangan terkait proses dan progres kegiatan lapangan (20%), peningkatan kapasitas pelaku lapangan terkait dengan bidang Keahlian (30%) dan pelaksanaan bidang Keahlian (50%), dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 1. 1. Authors list. harus memperoleh surat perintah perjalanan dinas dari Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna. Menginap selama kurang dari sampai 14 (empat belas) hari dibayarkan 100% (seratus persen); b. pdf. 05/2010 TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ,. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan. go. Hal itu terlihat dari realisasi perjalanan dinas yang menghabiskan anggaran Rp 37,8 triliun tahun lalu. 2. uang harian; b. (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan: a. Ruang Lingkup. B03/KU/SK/2015 tentang Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Pengemudi dilingkungan ITB. • Efektifitas perjalanan dinas bergantung dari persiapan, pelaksanaan serta pelaporan yang dilakukan dengan tepat. ooo. I. mengikuti pendidikan dan pelatihan; Pasal 6 (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPDScribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Reporter : DANU ARIFIANTO. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Kepala Desa,Biaya transportasi perjalanan dinas dibayarkan secara at cost dengan disertai bukti pengeluaran riil, dengan pengaturan sebagai berikut: a. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai. 000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari; dan b. [4] Wibawa, Julian Chandra, Saraswati Hana Putri, “Sistem Informas Pengelolaan Surat Masuk, Surat Keluar serta Pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di KPU Prov. perjalanan dinas luar daerah. Sewa kendaraan dalam kota. (4) Perjalanan Dinas yang dilakukan lebih dari 3 (tiga) hari , dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah. Tahun Terbit. II. Nur Afiyah PAP 14 B (14080314055) 3. ABSTRAK: Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1)) eraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar harga satuan regional ,perlu mengatur kembali peraturan gubenur sumatera selatan tentang pedoman pelaksana perjalanan dinas di lingkungan pemerintah provinsi sumatera selatan. Pejabat yang member perintah 2. b). LPDB-KUMKM dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19. PENDAHULUAN Sistem Informasi merupakan suatu hal yang harusMenteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah memblokir anggaran Kementerian dan Lembaga (Automatic Adjustment) pada 2023 sebesar Rp 50,2 triliun, termasuk perjalanan dinas. SPPD rutin diberikan oleh pimpinan/pejabat yang berwenang mengeluarkan anggaran rutin. Pengumuman hasil seleksi administrasi: 11 Juni 2021. 22 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI. B. KUMKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M. Dikutip dari lampiran Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS), Selasa (7/12/2021), BPK mencatat adanya 5 permasalahan belanja perjalanan dinas fiktif dengan nilai Rp 1,05 miliar. Subjek. Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Jl. [2] Peti, S. Md : Kepala Dinas Perhubungan,Informatika Dan. 1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan. Daftar Pengeluaran Riil. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh karyawan/pegawai suatu. Tercatat dari tahun 2015 sampai dengan 2018 kenaikan biaya. 10 Keterangan lain-lain. Perjalanan dinas luar kota yang dapat ditanggung maksimal 5 (lima) hari. 26. Dalam dokumen yang beredar itu dibuat dan ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada 30 Juli 2021. Beranda. Perjalanan dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah kabupaten/kota yang. Perjalanan Dinas Dewi Agustini,S. 57 Tahunperjalanan dinas Pelaksana Pclaksana Kasubag Kasi Umpeg Staf Sekretari at Staf Mutu Baku Waktu 10 10 Menit 15 Menit 30 Menit 15 Menit 15 Menit Ket 12 BPBD Persyaratan Nota Dinas dari SPPD yang disetujui Bupati Output 11 Data wilyah rawan Kepala Bidang bencana di Kab. Perjalanan Dinas adalah kegiatan mengunjungi suatu tempat yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN atas perintah . Unified Modelling Language (UML) din Unified Modeling Language selanjutnya disebut (UML) adalah sebuah teknik pengembangan sistem yang menggunakan bahasa grafis sebagai alat untuk. Dasar: Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang Nomor : 800/1509/BKD. lpdb. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, uang saku perjalanan dinas anggota DPRD ke Jakarta, yang sebelumnya bisa sebesar Rp1,2 juta turun menjadi Rp530 ribu per hari. 4916); PP No. T. ----- BUPATI BELITUNG TIMUR, ttd BASURI TJAHAJA PURNAMA Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Baca juga : Digitalisasi Layanan Kesehatan Berbasis Data Kudu Cepat dan Akurat "Tak ketinggalan, platform Manajemen Inkubasi Online dengan RIDI Platform, hingga peningkatan kapasitas pegawai dengan online training system," tambah Supomo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Digitalisasikan Sistem Pelayanan, LPDB-KUMKM Dapat Jempol Dari Menkop Teten. Pelaksanaan seleksi administrasi: 2-10 Juni 2021. 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. 15. 2/SPT/XI/2015, tanggal 20 November 2015. Sep 8, 2022 · PANGKALPINANG, KOMPAS. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas √ k. SPPD adalah dokumen yang wajib dibawah oleh Pelaksana Perjalanan Dinas sebagai bukti sah perjalanan tersebut, selain itu juga melampirkan bukti-bukti lainnya seperti yang dijelaskan dalam Perbup Tabalong No. 13. 011/PER/LPDB/2011 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman kepada usaha kecil dan menengah sebagai berikut : · Usaha yang akan dibiayai layak secara bisnis. Perjalanan Dinas yang direncanakan c. Perjalanan dinas ke luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk. PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS. CO. KESEKRETARISAN Perjalanan Dinas Disusun Oleh : Kelompok 7 1. 4 Batasan masalah pada penelitian ini yaitu: 1. Perjalanan dinas ke luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya, pelaksanaan tiga paket pekerjaan gedung dan bangunan pada tiga OPD putus kontrak dan pengembalian uang. 8. mengikuti j. b. (LPDB-KUMKM) Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat”, sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. surat persetujuan Perjalanan Dinas; c. 0361 – 416375 Fax 0361- 424382, Email : [email protected]@bsi. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan b. "Pinjaman kredit dana bergulir LPDB - KUMKM sesuai arahan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, hanya disalurkan melalui koperasi," katanya, dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (21/4/2020). uang saku perjalanan dinas PNS dari luar kota ke Jakarta sebesar Rp 530. 43,79 trilyun. 19. Ke a. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 37 tayangan.